Monday, July 17, 2017

ndonesia Kirim Kembali 1.040 Prajurit Untuk Pasukan Perdamaian PBB

Indonesia Kirim Kembali  1.040 Prajurit Untuk Pasukan Perdamaian PBB



Indonesia akan kembali mengirim pasukan untuk mendukung misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengiriman pasukan ini dibahas dalam rapat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Rapat dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla dan diikuti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Rapat menyepakati Indonesia akan mengirim 1.040 pasukan pada tahun ini. "Dalam waktu dekat mudah-mudahan tahun ini kita sudah menambah lagi deployment penambah pasukan kita," kata Retno usai rapat. Retno mengatakan, 1.040 pasukan itu terdiri dari 1 batlayon komposit TNI yang jumlahnya 800 personel, 1 form police unit polri 140 personel dan 100 indivual police officer. Retno mengatakan, pengiriman pasukan ini membuat Indonesia menjadi negara terbesar yang mengirimkan pasukan perdamaian.

Sebelumnya, sudah ada 2.719 pasukan yang dikirim ke berbagai negara yang tengah berkonflik. "Kalau kemudian dari 2.719 dan ditambahkan dengan deployment yang baru, yang tadi jumlahnya 1.040, maka kita sudah memenuhi 3.759 dari 4.000 yang sudah kita komitmenkan kepada PBB," ucap Retno. Retno mengatakan, pasukan yang dikirim baik dari TNI atau pun polri akan menjalani sejumlah latihan terlebih dahulu. Biaya latihan akan ditanggung oleh PBB. "Biayanya itu akan di-reimburse oleh PBB setiap 3 bulan. Jadi tidak akan maslaah untuk biayanya," kata dia.


Tuesday, July 11, 2017

Perang Marawi, Perang Saudara, Maute ISIS dan Separatisme



Gempuran terhadap kelompok militan Maute di Marawi terus dilancarkan Angkatan Bersenjata Filipina. Rentetan tembakan senapan mesin dari dua helikopter serbu, Kamis (6/7), menghujani lokasi persembunyian mereka. Warga berharap tekanan yang dilakukan tentara Filipina itu membuahkan hasil optimal. Bagaimanapun, mereka tidak lagi merasa nyaman di tempat pengungsian. Tidak banyak yang dapat dilakukan di tempat pengungsian. “para suami tidak lagi bisa bekerja, sedangkan keluarga membutuhkan uang untuk hidup sehari-hari,” semua itu bagai jalan buntu.
Bantuan yang selama ini diterima dari Kementerian Sosial dan Pembangunan Filipina sangat terbatas, bahkan kurang. Menurut Kepala Barangay Solaiman, setidaknya 150 dari 300-an pengungsi tidak memiliki “kartu hijau”. Pengungsi harus memiliki kartu itu untuk dapat mengakses bantuan pemerintah.Bantuan itu antara lain berupa beras dan alas tidur. Untuk mengatasi persoalan itu, pengungsi sepakat membagi bantuan yang mereka peroleh.Namun, mereka mengatakan masih membutuhkan bantuan lain, seperti selimut, makanan untuk anak-anak dan anak balita, sabun, pakaian, serta barang kebutuhan anak-anak dan perempuan. Mereka memahami, pemerintah juga tengah kesulitan karena harus menghadapi kelompok Maute. Ibarat nasi, semua kini sudah jadi “bubur”, perang ini tidak beda dengan perang antar saudara; perang sebagai akibat “lemahnya” komunikasi dan tiadanya “Dialog” diantara sesama anak bangsa.

Pada Kamis petang itu juga, dua helikopter berputar-putar di atas Marawi. Helikopter itu memuntahkan rentetan tembakan dari senapan mesin. Kilatannya membelah langit Marawi yang sore itu tertutup mendung.Sejak pagi hari, serangan udara terus dilakukan helikopter Angkatan Bersenjata Filipina. Warga berharap tekanan itu dapat mengembalikan lagi kehidupan mereka seperti dahulu. Tetapi semua itu tinggal harapan, tentara menjaga setiap jalan masuk ke Marawi. Untuk mencapai Marawi dari Iligan, kota terdekat yang berjarak sekitar 36 kilometer, dibutuhkan waktu setidaknya 1,5 jam. Selain karena jalannya berkelok-kelok dan mendaki, kendaraan juga kerap dihentikan pasukan keamanan di pos pemeriksaan. Di pos itu, kendaraan harus berhenti, membuka kaca, dan membiarkan tentara atau polisi memeriksa kendaraan dan penumpang di dalamnya. Mereka harus menunjukkan tanda pengenal, seperti kartu tanda penduduk dan paspor. Untuk masuk ke kawasan tertentu, seperti kota Marawi, harus ada izin khusus dari Angkatan Bersenjata Filipina. Sama seperti kalau kita melakukan perjalanan di Papua di tahun-tahun 90 an.

Pudarnya Pendekatan Dialog kultural

Dari berbagai pengalaman masa lalu, pendekatan militer yang dilakukan oleh pemerintah Filipina selama belasan tahun justru tidak bisa menyelesaikan masalah. Di Mindanao sendiri, ada berbagai pihak yang selama ini tidak pernah didengarkan. Disana ada separatis Moro National Liberation Front (MNLF) yang nasionalis, Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang berbasis agama, dan National People Army (NPA) yang berhaluan komunis dan  kini ada Kelompok Maute yang ber affiliasi dengan ISIS. Tetapi semuanya itu bertitik tolak dari “RASA KETIDAK ADILAN” yang dialami oleh warga muslim. Pada tahun 2010, Presiden Gloria Macapagal-Arroyo menegaskan, Filipina tidak lagi melulu mengandalkan pendekatan militer dalam menghadapi kelompok separatis di Mindanao, Filipina Selatan. Pemerintahannya akan lebih mengedepankan UPAYA DIALOG sebagai kunci dari proses menuju perdamaian. Arroyo mengungkapkan hal itu saat membuka pertemuan para menteri luar negeri gerakan nonblok (NAM) untuk membangun dialog dan kerja sama untuk perdamaian dan pembangunan di Manila, Rabu (17/3/2010). Pertemuan diikuti 219 delegasi dari sekitar 105 negara anggota NAM, dari total 118 negara anggota.
Menurut Arroyo waktu itu, kunci dalam proses perdamaian serta demi terciptanya pembangunan, keamanan, dan kesejahteraan adalah dialog. Dalam konteks menghadapi separatis, pemerintah menyadari bahwa dialog harus dikedepankan daripada pendekatan militer. ”Kami telah mendekati komunitas sasaran untuk mengubah paradigma perdamaian,” katanya. Melalui dialog lintas agama, menghargai keberagaman budaya dan tradisi di Mindanao, pemerintah sudah bisa mulai membangun di wilayah itu. ”Kami bisa membangun jalan untuk membuka isolasi wilayah, dan dengan itu ekonomi bisa berjalan. Kami juga membuka jaringan irigasi,” katanya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dan perubahan dalam pemerintahan. Nampaknya “POLA DIALOG” itu telah terlupakan begitu saja. Bisa dimaklumi, kalau kekerasan kembali mengemuka.
Perang Saudara Tidak akan Pernah Selesai
Indonesia dan Filipina sebenarnya punya pengalaman yang sama. Yakni sama-sama kesulitan dalam menghadapi “separatis” dari saudara sebangsa.  Ketika Indonesia melakukan “dialog” dengan “Aceh Merdeka”, Filipina juga mengirimkan pasukan penjaga perdamaiannya.  Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia  juga mengirimkan misi militer untuk memantau proses perdamaian di Mindanao antara Pemerintah Filipina dan MILF yang berpusat di Cotabato, Mindanao. Jerson Liardo, rohaniwan asal Cotabato, mengatakan, keberadaan Indonesia dianggap sebagai kakak oleh warga Filipina dari berbagai komunitas, termasuk Kristiani dan Muslim. Misi yang disebut IMT tersebut terus berlanjut hingga kini. Saat ini Misi IMT dipimpin Kolonel (Pasukan) Deni Ramdani yang berkedudukan di kota General Santos, Mindanao, membawahi beberapa perwira TNI di sejumlah kota di Mindanao, termasuk Ilagan, dekat kota Marawi.
Seusai perundingan pengamanan Laut Sulu, akhir 2016, Kepala Badan Intelijen Strategis Nasional (Bainstranas) Kementerian Pertahanan Mayjen Paryanto mengatakan, Indonesia siap membantu Filipina membangun perdamaian di Filipina selatan, termasuk kerja sama ekonomi antara Mindanao dengan Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Kamar Dagang Davao pun diundang hadir ke Jakarta oleh Kemhan dan bertemu dengan mitra dari Sulut dan Kaltara. Semua upaya itu kini seolah tinggal kenangan.
Kini, situasi memanas dengan pertempuran di kota Marawi oleh faksi teroris Maute yang berafiliasi dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) di Timur Tengah. Sempat diwacanakan agar TNI terlibat dalam mengirimkan pasukan ke Marawi, membantu militer Filipina. Tetapi jelas upaya seperti itu, kedua negara pasti harus mengacu kepada UU Dasarnya masing-masing. Indonesia tidak akan mengirimkan militernya ke negara lain, kalau tidak ada izin dari DPR. Begitu juga dengan UU Dasar Filipina, mereka tidak mungkin bisa menerima kedatangan ‘militer” negara lain meski negara tetangga sekalipun harus terlebih dahulu ada izin dari DPR nya juga.
Suhardi, mantan dosen Mindanao State University di Marawi dan sekarang menjadi Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Bhayangkara, menjelaskan peliknya fragmentasi antar faksi di Filipina, termasuk di Mindanao. MNLF pimpinan Nur Misuari pecah dalam berbagai faksi, termasuk Abu Sayyaf Group. MILF pimpinan Haji Murad Ibrahim pun memiliki sempalan seperti BIFF yang dikhawatirkan beraliansi dengan Maute. Demikian pula faksi-faksi lain.
Kita harus mengingat kembali apa yang pernah dikatakan  Arroyo waktu itu, kunci dalam proses perdamaian serta demi terciptanya pembangunan, keamanan, dan kesejahteraan adalah DIALOG. Dalam konteks menghadapi separatis, pemerintah menyadari bahwa dialog harus dikedepankan daripada pendekatan militer. ”Kami telah mendekati komunitas sasaran untuk mengubah paradigma perdamaian,” katanya waktu itu. Melalui dialog lintas agama, menghargai keberagaman budaya dan tradisi di Mindanao, pemerintah meski masih terbatasan sudah bisa mulai membangun di wilayah itu. ”Kami bisa membangun jalan untuk membuka isolasi wilayah, dan dengan itu ekonomi bisa berjalan. Kami juga membuka jaringan irigasi,” katanya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dan perubahan dalam pemerintahan. Nampaknya “pola dialog” itu telah terlupakan begitu saja. Bisa dimaklumi, kalau kekerasan kembali mengemuka. ( Sumber : Kompas.id, Dll)



Sunday, April 16, 2017

Dalam Tiga Tahun 1.500 Pemuda Asli Papua Direkrut sebagai Anggota TNI AD

Dalam Tiga Tahun 1.500 Pemuda Asli Papua Direkrut sebagai Anggota TNI AD

Oleh: Fabio Maria Lopes Costa

1.500 Anggota Pemuda Asli Papua Direkrut sebagai Anggota TNI


Pendam Kodam XVII Cenderawasih

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian saat memberikan selamat kepada salah seorang anggota TNI asli Papua yang dilantik sebagai prajurit dua di Lapangan Pancasila, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (15/4).
Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih menerapkan perekrutan anggota TNI Angkatan Darat asli Papua dengan kuota di atas 60 persen selama tiga tahun terakhir. Total pemuda-pemudi dari 28 kabupaten dan 1 kota di Papua yang direkrut sejak 2013 sebanyak 1.500 personel.
Hal ini disampaikan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian seusai melantik 320 prajurit dua di Lapangan Pancasila, Resimen Induk Militer XVII/Cenderawasih, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (15/4) siang.
Hinsa mengatakan, ada 1.500 anggota TNI AD asli Papua yang dilantik pada jenjang tamtama, bintara, dan perwira. Mereka antara lain berasal dari wilayah Pegunungan Tengah Papua, seperti Sinak, Mulia, dan Oksibil.
”Kami telah menggalang kerja sama dengan pemda di semua kabupaten di Papua dan Papua Barat untuk merekrut pemuda setempat menjadi anggota TNI dalam jumlah yang banyak setiap kali pendaftaran. Sebagai contoh, 60 persen dari 320 anggota yang dilantik pada Sabtu ini adalah anak asli Papua,” ujar Hinsa.
Ia mengatakan, tujuan perekrutan pemuda asli Papua menjadi anggota TNI agar lebih mengatasi masalah di wilayahnya tanpa terkendala masalah komunikasi dan adat istiadat setempat.”Menurut rencana, mereka akan ditempatkan di kampung halamannya dan bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa). Apabila terjadi konflik di tengah masyarakat, mereka akan lebih mudah mengatasinya karena telah memahami budaya setempat,” kata Hinsa.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengapresiasi langkah Kodam XVII/Cenderawasih yang merekrut banyak pemuda dan pemudi asli Papua sebagai anggota TNI AD. ”Kebijakan ini menunjukkan Kodam Cenderawasih yang tidak lagi menggunakan pendekatan militer, tetapi cara persuasif di tengah masyarakat,” ujar Matius.
Sementara itu, Prada Abner Mote, salah satu anggota TNI asal Kabupaten Deiyai, mengaku sangat bangga bisa mengenakan seragam TNI.”Profesi bukan hanya pekerjaan untuk mendapatkan gaji saja. Namun, saya wajib mempertahankan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Abner. ( Sumber : Kompas.co.id. 16 April 2017)

Saturday, April 1, 2017

Pembukaan Bintara TNI AD TA.2017

Pembukaan Bintara TNI AD TA.2017

Penerimaan prajurit Bintara PK TNI AD TA 2017 sebagai bagian dari penyediaan prajurit, dilaksanakan melalui penerimaan dari warga negara yang secara sukarela ingin mengabdikan dirinya menjadi prajurit Bintara PK TNI AD melalui tahap spotting, pendaftaran, penelitian persyaratan, pengecekan awal, parade, pemeriksaan/pengujian dan pemilihan sampai diangkat menjadi Prajurit Siswa.
Dibuka mulai 1 Februari 2017



Persyaratan

a.    laki-laki dan atau perempuan, bukan anggota/mantan prajurit TNI/Polri atau PNS TNI;
b.  berijazah serendah-rendahnya SMA/MA/SMK baik negeri atau swasta yang terakreditasi sesuai kebutuhan, dengan persyaratan nilai rata-rata sebagai berikut :    
1. lulusan SMA/MA/SMK tahun 2012, nilai akhir rata-rata (gabungan nilai ujian nasional dan nilai ujian sekolah) minimal 6,8;
2. lulusan SMA/MA/SMK tahun 2013 dan 2014, nilai akhir rata-rata (gabungan nilai ujian nasional dan nilai ujian sekolah) minimal 6;
3. lulusan SMA/MA/SMK tahun 2012 s.d. 2016 khusus Putra Asli Daerah Papua serta pulau terluar/perbatasan/pedalaman, lulus ujian nasional dan tidak dipersyaratkan nilai rata-rata minimal;
4. lulusan SMA/MA/SMK tahun 2015, nilai ujian nasional minimal 55;    
5. lulusan SMA/MA/SMK tahun 2016, nilai ujian nasional minimal 50;  dan
6. lulusan SMA/MA/SMK tahun 2017 ditentukan kemudian.     
c. memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm untuk laki-laki dan 157 cm untuk perempuan serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku;
d. belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 (dua) tahun setelah selesai pendidikan;
e. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun;
f. bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
g. harus mengikuti pemeriksaan/pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi : 

1. administrasi;
2. kesehatan;
3. jasmani;
4. mental ideologi
5. psikologi; dan
6. akademik. 
TEMPAT INFORMASI DAN PENDAFTARAN 
1.         KODAM I/BB
-           KODAM I/BB MEDAN, JL. GATOT SUBROTO KM 7,5 MEDAN, 061-8451300
-           KOREM 022/PT SIANTAR, JL. ASAHAN KM 3,5 SIANTAR, 0622-7550071
-           KOREM 023/KS SIBOLGA, JL. DATUK IMAM NO. 1 SIBOLGA, 0631-22805
-           KOREM 031/WB PEKANBARU, JL. MAYOR ALI RASYID NO. 1 PEKANBARU, 0761-33031
-           KOREM 032/WBR PADANG, JL. SAMUDERA NO. 1 PADANG, 0751-23365
-           KOREM 033/TANJUNG PINANG, DS. SEI TIMUN KM 14 SENGGARANG TJ PINANG, 0771-7333025
2.         KODAM II/SWJ
-           KODAM II/SWJ PALEMBANG, JL. URIP SUMOHARJO PALEMBANG, 0711-713868
-           KOREM 041/GAMAS BENGKULU, JL. PEMBANGUNAN NO 3 BENGKULU, 0736-21446
-           KOREM 042/GAPU JAMBI, JL. DR AK GANI NO. 3 KEL PASAR JAMBI, 0741-63053
-           KOREM 043/GATAM LAMPUNG, JL. TEUKU UMAR 85 BANDAR LAMPUNG, 0721-702074
-           KOREM 045/GAYA BABEL, JL. RAYA KOBA KM 28, KAB BANGKA TENGAH, BANGKA BELITUNG
3.       KODAM III/SLW
-           KODAM III/SLW BANDUNG, JL. BOSCHA NO. 4 BANDUNG, 022-2038102
-           KOREM 061/SK BOGOR, JL MERDEKA NO. 120 BOGOR, 0251-323266
-           KOREM 063/SGJ CIREBON, JL. BRIGJEN DARSONO CIREBON, 0231-2022176
-           KOREM 062/TN GARUT, JL. BRATAYUDHA 65 GARUT, 0262-232690
-           KOREM 064/MY SERANG, JL. MAULANA YUSUF NO. 9 SERANG, 0254-200726
4.         KODAM IV/DIP
-           KODAM IV/DIP SEMARANG, JL. P. KEMERDEKAAN WATUGONG SEMARANG, 074-7474738, 7472249
5.         KODAM V/BRW
-           AJENDAM V/BRW MALANG, JL. BELAKANG RSSA NO. 1 MALANG, 0341-324600
-           KOREM 084/BJ SURABAYA, JL. A. YANI WONOCOLO SURABAYA, 031-324600
-           KOREM 081/DSJ MADIUN, JL. DR SUTOMO NO. 1 MADIUN, 0351-454377
-           KOREM 082/CPYJ MOJOKERTO, JL. GAJAH MADA NO. 6 MOJOKERTO, 0321-321900
6.         KODAM VI/MLW
-           KODAM VI/MLW BALIKPAPAN, JL. JEND. SUDIRMAN BALIKPAPAN, 0542-425342
-           KOREM 101/ANT BANJARMASIN, JL. JEND SUDIRMAN NO. 7 BANJARMASIN, 0511-4366930
7.         KODAM VII/WRB
-           KODAM VII/WRB MAKASAR, JL. URIP SUMOHARJO KM 7 MAKASSAR, 0411-853108
-           KOREM 143/HO KENDARI, JL. DRS ABDULLAH SILONDAI 41 KENDARI, 0401-321444
-           KOREM 141/TP BONE, JL. ORDE BARU NO 6 WATAMPONE BONE, 0481-21076
-           KOREM 142/TTG MAMUJU,
8.         KODAM IX/UDY
-           KODAM IX/UDY BALI, JL SUDIRMAN DENPASAR, 0361-228029
-           KOREM 162/WB MATARAM, JL MALOMBA MATARAM, 0370-621273
-           KOREM 161/WS KUPANG, JL CENDANA NO 7 KUPANG, 0380-632268
9.         KODAM XII/TPR
-           KODAM XII/TPR PONTIANAK, JL. ADISUCIPTO KM 6 SEI RAYA PONTIANAK, 0561-723583
-           KOREM 102/PJ PALANGKARAYA, JL IMAM BONJOL NO 5 PALANGKARAYA, 0561-724435
-           KOREM 121/ABW SINTANG, JL. PANGERAN KUNING NO. 1 SINTANG, 0565-2025674
10.         KODAM XIII/MDK
-           KOREM 131/STG MANADO, JL. A. YANI 19 SARIO MANADO, 0431-862011
-           KOREM 132/TDL PALU, JL. PRAMUKA NO 44 PALU, 0451-421333
11.       KODAM XVI/PTM
-           KODAM XVI/PTM AMBON, JL A YANI AMBON, 0911-352585
-           KOREM 152/BBL TERNATE, JL. MONONUTU TERNATE, 0921-328006
12.       KODAM XVII/CEN
-           KODAM XVII/CEN JAYAPURA, JL. DIPONEGORO KEL. GURABESI JAYAPURA UTARA, 0967-533854
-           KOREM 173/PVB BIAK, JL MAJAPAHIT BIAK, 0981-21471
-           KOREM 171/PVT SORONG, JL PRAMUKA 1 SORONG, 0951-331405
-           KOREM 174/ATW MERAUKE, KOMP KODIM FOLDER (BELAKANG KEL MARO) MERAUKE, 0971-321707
13.       KODAM XVIII/KSR
-        KODAM XVIII/KSR MANOKWARI, JL. TRIKORA ARFAI MANOKWARI 
-        KOREM 171/PVT SORONG, JL PRAMUKA 1 SORONG, 0951-331405
14.       KODAM JAYA JAKARTA, JL MAYJEN SUTOYO NO 5 CILILITAN JAKTIM, 021-8090962
15.       KODAM IM BANDA ACEH, JL NYAK ADAM KAMIL II NO B1 BANDA ACEH, 0651-266786

JADWAL SELEKSI

DAFT ONLINE : MULAI 1 FEB 2017
DAFT ULANG : 14 S.D. 25 AGUSTUS 2017
PENGECEKAN AWAL : 28 AGUSTUS S.D. 8 SEPT 2017
PARADE : 12 SEPT 2017
RIK/UJI TK. PUSAT : 16 S.D. 23 SEPT 2017
PEMBUKAAN PENDIDIKAN : 29 SEPT 2017

MATERI PENILAIAN
(1)       ADMINISTRASI;
(2)       KESEHATAN;
(3)       JASMANI;
(4)       MENTAL IDEOLOGI;     
(5)       PSIKOLOGI; dan   
(6)       AKADEMIK.

TATA CARA PENDAFTARAN

Calon mendaftar Online Bintara PK TNI AD melalui website penerimaan prajurit TNI yaitu di alamat http://rekrutmen-tni.mil.id atau Kelik DISINI sesuai batas waktu yang telah ditentukan. (Bagi calon yang belum memahami cara mendaftar melalui Online dapat langsung datang ke tempat pendaftaran untuk mendapatkan penjelasan dari petugas pendaftaran bagaimana cara mendaftar dengan membawa persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku)

Cetak Printout formulir pendaftaran

Datang ke Ajendam/Rem terdekat untuk melaksanakan daftar ulang (di luar tanggal yang telah ditentukan adalah tidak sah)

Persiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengikuti kegiatan seleksi

Ikuti tahapan seleksi yang telah diatur oleh Panda masing-masing


Selama proses kegiatan penerimaan tidak dipungut biaya apapun

Tuesday, March 7, 2017

Kekuatan TNI Penjaga Perbatasan


Kekuatan TNI Penjaga Perbatasan



Yang sering kita lupa itu, adalah kemampuan negara menjaga wilayah kita diperbatasan, masih tergolong lemah. Hal hal seperti ini sebenarnya, tidak bisa dibiarkan, dia mesti diberi prioritas. Yang ingin kita kemukakan adalah perlakuan negara tetangga kita di perbatasan. Salah satunya ya Malaysia. Tetangga kita ini sering melakukan pelanggaran ke wilayah kita, khususnya di Ambalat. Memang wilayah itu masih dalam kondidi abu-abu, kedua negara masih belum bisa menyepakati batas di wilayah tersebut. Dalam penglihatan kita, semestinya mereka bisa menahan diri dan tidak melakukan profokasi. Bayangkan sejak januari – Juni 2015, sudah ada 7 Nota Protes Indonesia ke Malaysia Soal profokasi mereka ke wilayah sengketa itu; tetapi sama sekali tidak ditanggapi pihak tetangga itu. Mereka tidak menjawabnya, adalah bagian strategi “penanganan perbatasan”, sehingga kelak mereka tidak pernah mengakui” adanya protes seperti itu.
Juru bicara Arrmanatha Nasir mengaku Kemlu telah mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia sebanyak tujuh kali. Nota protes itu dikirim terhitung sejak Januari lalu. Hal itu disampaikan oleh Arrmanatha ketika dikonfirmasi VIVA.co.id melalui telepon pada Rabu, 17 Juni 2015.
Hal serupa juga terlihat dalam insiden pendaratan tanpa izin helikopter Malaysia yang membawa Menteri Dalam Negeri negara itu di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, pada Minggu, 29 Juni 2015. Helikopter itu bebas pergi karena personel TNI yang bertugas di sana tidak siap. Meskipun kejadian itu murni “insiden” salah identifikasi lokasi. Tetapi tetap saja, pertahanan kita di sana masih belum bisa berbuat yang sepantasnya. Berikut juga fakta yang bisa memperlihatkan seperti apa porsi yang diberikan oleh kekuatan pertahanan kita di perbatasan. Fakta pada pukul 11.40 WITA, Jumat 26 Juni 2015. Mesin pesawat yang baru mendarat setelah melakukan PATROLI DI PERBATASAN itu tiba-tiba mati sebelum berhasil masuk ke dalam taxy way. Pesawat TNI AL itu kemudian ditarik secara manual oleh petugas bandara dan anggota TNI masuk ke area parkir pesawat. Butuh waktu sekitar 12 menit untuk bisa menarik badan pesawat ke area parkir pesawat. Untunglah kejadian tersebut tidak mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Juwata Tarakan,” kata Kepala Bandara Juwata Tarakan, Syamsul Bandri waktu itu. Belum ada informasi resmi penyebab kejadian terhentinya pesawat TNI AL di landasan pacu Bandara Juwata. Namun diduga, mesin pesawat tersebut mengalami gangguan teknis. Dalam bahasa pertahanan, gangguan teknis itu bisa terjadi karena system perawatannya, jauh dari memadai.

Ada juga secuil kebanggan, takkala TNI AU berhasil memaksa turun pesawat asing yang dipiloti seorang perwira Amerika Serikat (AS) di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada Senin (9/11/2015). Namun, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengaku adanya kealpaan, untuk segera menempatkan penjagaan di perbatasan negara di Tarakan, Kaltara.“Kalau orang melihat ada yang JAGA pasti tidak akan lewat situ. Jadi ada kesalahan juga selama ini kita tidak ada efek detterence (pencegahan) begitu. Kalau ditaruh (penjaga) di ujung-ujung kan kalau mau lewat pasti ngomong dia ‘kulo nuwun’. Kalau enggak ada orang (jaga) bagaimana mau kulo nuwun,” aku Ryamizard Ryacudu, di Jakarta, Rabu (11/11/2015). Menhan waktu itu, akan menempatkan  satu flight atau 4-5 pesawat pesawat tempur bakal ditempatkan di wilayah itu. Menhan juga mengungkapkan, selain di Tarakan juga bakal dilakukan di Natuna, Kepulauan Riau, dan Papua. Daerah-daerah perbatasan itu merupakan daerah yang masih minim penempatan ALUTSISTA.
Pertahanan NKRI di Wilayah Perbatasan
Pertahanan suatu negara adalah lambang Kedaulatan sebuah bangsa dan sekaligus kebanggan atasnya dalam menjaga kepentingan Nasional. Kepentingan Nasional itu terdiri dari kepentingan nasional Abadi dan termaktub dalam Konstitusi kita pada Pembukaan UUD 1945 yang meliputi Kedaulatan Nasional, Integritas Teritorial dan Keselamatan Bangsa, serta Kepentingan Nasional Dinamis yang muncul akibat perkembangan lingkungan strategis. Dalam perkiraan ancaman yang dihadapi Indonesia dalam kurun waktu 2010-2014  adalah adanya : kekuatan Militer asing terlibat Dalam gerakan Separatisme; Penggunaan KEKUATAN MILITER DALAM KONFLIK PERBATASAN; Tekanan asing disertai kehadiran Militer dalam mengamankan akses terhadap sumber energi di Indonesia; Kehadiran Militer Asing di ALKI dalam mengamankan jalur ekonomi; Kehadiran Militer asing dalam kerangka memerangi Terorisme; Terorisme Internasionald dan Kejahatan Internasional; dan Intervensi Kemanusiaan dalam konflik horizontal dan vertical.
.Lebih lanjut Kemhan juga mengidentifikasi bahwa Wilayah Flash Point itu, ada dibeberapa daerah perbatasan yang secara lengkapnya meliputi : Wilayah NAD, Selat Malaka, Riau dan Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara atau sepanjang perbatasan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Lombok, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat dan ALKI.

Wilayah Ambalat termasuk dalam wilayah flash point di dua hal, pertama terkait wilayah perbatasan dan juga terkait ALKI. Kalau hal itu dikaitkan dengan analisa pertahanan maka wilayah itu patut diupayakan untuk melihatnya dari kacamata kepentingan Geopolitik, ditambah keterkaitan kualitas hubungan bilateral (multirateral) negara, dari dampak perkembangan lingkungan strategis dan kepentingan nasional negara pihak. Bagi Malaysia, kepentingan geopolitiknya sudah tertanam dengan kuat di wilayah itu. Untuk mendukung Kepentingan Nasional di wilayah tersebut, mereka telah menggelar kekuatan Tri Matra nya dengan baik sejak jauh-jauh hari di wilayah tersebut. Malaysia telah menjadikan wilayah itu sebagai Pusat Armada AL Timurnya, dan juga Pusat Pangkalan Kapal Selamnya. Semua lapangan Udara di wilayah perbatasannya dapat di darati oleh pesawat tempur dengan panjang landasan minimal 2650 meter. Mereka juga sudah menggelar meriam perbatasan 155 mm di sepanjang perbatasan dengan kata lain, pertahanan mereka sudah dikerjakan dengan baik dan sinergis dengan infrastruktur dan tata ruang wilayahnya.
Sementara di wilayah kita, gambarannya bisa diambilkan dengan apa yang disampaikan (waktu itu masih ) Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang uji kelayakan di gedung DPR. Jenderal Gatot Nurmantyo mengakui, kekuatan militer belum selaras untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Menurut beliau, perlu sistem untuk menyelaraskan kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Bahwa sistem itu belum selaras itu terlihat dalam insiden pendaratan tanpa izin helikopter Malaysia yang membawa Menteri Dalam Negeri negara itu di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, pada Minggu, 29 Juni 2015. Helikopter itu bebas pergi karena personel TNI yang bertugas di sana tidak siap. “Pengamanan perbatasan perlu sinkronisasi tiap matra. Sektor udara perlu diperkuat radar,” katanya di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 3 Juli 2015.
Pertahanan Yang Baik Itu Kebutuhan
Kita harus bisa melihat bahwa hakekat Hubungan Bilateral dalam suatu issu harus bisa dilihat sebagai interaksi kepentingan Nasional dari dua negara pihak berupa spektrum memberi dan menerima dari titik ekstrim positif (aliansi) sampai dengan titik ekstrim negative (perang) untuk mencapai suatu posisi yang dapat diterima kedua negara pihak sesuai pertimbangan kepentingan nasionalnya. Sedangkan hakekat hubungan Bilateral adalah forum dimana masing-masing negara MENDESAKKAN KEPENTINGAN NASIONALNYA dengan maksud aliansi-aliansi adhoc yang secara dinamis berubah sesuai topik/subyek yang dibicarakan.Maka dalam hubungan interaksi dengan negara penting untuk dilihat hubungan multirateral yang ada, baik di tingkat regional maupun global.
Dalam era globalisasi telah terjadi perubahan yang mendasar sebagai danpak dari perkembangan lingkungan strategis. Diantaranya adalah fenomena Akselarasi, Amplifikasi, Asimeteri, Inkonsistensi, Koordinasi dll. Hal tersebut Nampak dalam wujud terorisme internasional, pengaruh CNN effect, outsourcing, menguatnya NGO dan hukum internasional termasuk interpensi kemanusiaan seperti yang terjadi di Irak, Tunisia, Mesir, Libya berupa intervensi NATO atas nama PBB. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sejauh kepentingan nasionalnya para pihak di kawasan masih bisa di tolerir para pihak, maka tidak ada alasan untuk khawatir. Hanya saja, semakin banyak kepentingan nasional para pihak yang di paksakan untuk suatu wilayah, maka tidak ada lain harus ada upaya untuk lebih mempersiapkan atau memperkuat kekuatan pertahanan itu sendiri. Nah kalau itu intinya, maka sungguh banyak yang harus di benahi. Masih banyak wilayah kedaulatan nasional yang belum terjaga secara semestinya. Misalnya di wilayah perbatasan Kemampuan monitoring (radar) TNI masih terbatas, dan integrasi dengan radar sipil juga masih belum jalan. Kemampuan Patroli juga masih sangat lemah khususnya di wilayah Flash Point. Seperti yang diutarakan oleh Menhan di tahun 2015 dahulu, bahwa perlu penempatan satu Fligh pesawat Tempur di Tarakan. Hingga kini nampaknya, masih seperti itu.

 ( Sumber : http://www.wilayahpertahanan.com/pertahanan-di-perbatasan-gelar-kekuatan-tni-di-perbatasan/)